Upacara Bendera di Titik Nol Waduk Lambo, Kapolres Nagekeo: Kita sudah humanis jika tetap melawan tindak sesuai UU

NAGEKEO - Kepolisian Resor (Polres) Nagekeo menggelar upacara bendera di titik nol Waduk Lambo yang berlokasi di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Senin (04/04/2022).

Upacara bendera yang rutinitasnya dilaksanakan setiap hari senin ini, sengaja digelar di titik nol Waduk Lambo guna memberi sinyal bahwa, pembangunan Program Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo akan segera dimulai. Pantauan indonesiasatu.co.id, selain aparat kepolisian, Kepala Desa Labolewa, personil Satuan Polisi Pamong Praja Nagekeo dan Camat Aesesa Selatan serta pelaksana kerja pembangunan Waduk Lambo turut hadir mengikuti upacara bendera tersebut.

Baca juga: Sarankan Warga Dirawat di Isoter, Kapolri: Kurangi Risiko Penyebaran dan Fatalitas.

Kesempatan itu, Kapolres Nagekeo, AKBP Yudha Pranata S.I.K, SH sambutannya mengatakan, moment sejarah bagi Polres Nagekeo dimana tempat yang dijadikan sebagai lokus upacara bendera saat ini, nantinya akan digenangi air untuk kemakmuran masyarakat Nagekeo umumnya dan masyarakat terdampak khususnya.

"Hari ini adalah hari bersejarah bagi kita khususnya bagi Polres Nagekeo yang melaksanakan upacara bendera merah putih di puncak ini. Di tempat ini pula nantinya akan dibangun infrastruktur berupa waduk untuk kemakmuran seluruh masyarakat di Nagekeo dan khususnya masyarakat di sekitar waduk, " ujarnya.

Baca juga: Prosesi Penghormatan dan Penyerahan 8 Korban Penembakan KKB ke Keluarga

AKBP Yudha menambahkan, Waduk Lambo adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan peduli terhadap kemakmuran masyarakat di Nagekeo.

Lalu, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab polisi dalam proses pembangunan Waduk Lambo, kata AKBP Yudha, sebagai pembina Kamtibmas, Polri hadir dan siap mengawal serta melancarkan proses pembangunan waduk tersebut.

Baca juga: Bertemu Kepala Kepolisian Malaysia, Kapolri Bahas PMI Ilegal Hingga Penanganan Covid-19

"Negara hadir di Kabupaten Nagekeo ini berupa fisik pembangunan. Dan kita sebagai pembina Kamtibmas, harus hadir untuk mengawal, mengamankan, melancarkan dan menuntaskan program strategis nasional tersebut. Kita sendiri tahu banyak dinamika ada pro dan kontra ada menolak dan mendukung tetapi sifatnya sudah final. Berbagai kajian sudah disampaikan dan berbagai sanggahan juga sudah disampaikan, " tutur AKBP Yudha.

Lebih jauh AKBP Yudha mengungkapkan, penentuan tempat untuk suatu pembangunan infrastruktur oleh negara/ pemerintah, tentu didalamnya sudah dipikirkan tentang hak masyarakat terdampak.

Baca juga: Tinjau Pelabuhan Benoa, Kapolri Minta Proses Prokes Hingga Karantina PPLN Diperketat

"Jika negara sudah menunjuk satu tempat dan memberikan apa yang menjadi hak masyarakat terdampak, secara otomatis wilayah terbangun sudah milik negara. Dan kita sebagai pembina Kamtibmas tidak perlu ragu tidak perlu takut untuk mengamankan proyek tersebut, " ajaknya sembari memberi suport kepada anggotanya.

Dia juga berpesan agar anggotanya dalam bertindak selalu mengedepankan pendekatan persuasif serta humanis. Namun apabila upaya tersebut juga tidak dihargai maka akan ditindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku.

Baca juga: Kapolri Minta HIPMI Terus Kawal Seluruh Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19

"Jika Kamtibmas bisa berjalan kondusif INSYALLAH beban Polres kita menjadi ringan. Tetapi, jangan lupa kita harus bertindak humanis tetapi kita juga bisa tegas. Kita sudah humanis kita sudah menghormati budaya adat istiadat setempat tetapi jika tetap melawan aturan hukum, kita wajib hukumnya melakukan penindakan sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Tidak perlu khawatir tidak perlu cemas risau takut, saya bertanggujawab disini, " tegas AKBP Yudha.